Litaqmandar.com Majene,- Pemerintah Kabupaten Majene menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar Kantor Cabang Majene tentang fasilitas Kartu Kredit Indonesia (KKI), Senin (11/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BPMP Provinsi Sulawesi Barat dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, perbankan, serta para pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan HLM TP2DD ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama mitra strategis melakukan evaluasi sekaligus penguatan komitmen terhadap implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Bupati Majene dalam sambutannya menyampaikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non tunai akan memberikan kemudahan, keamanan, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi pemerintahan.
Selain pelaksanaan HLM TP2DD, agenda utama kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Majene dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar Kantor Cabang Majene terkait fasilitas Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan transaksi belanja daerah yang lebih modern dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.
Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar Kantor Cabang Majene menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam mendukung digitalisasi keuangan daerah. Pihaknya menilai penggunaan fasilitas KKI dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan transaksi pemerintah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Melalui implementasi fasilitas Kartu Kredit Indonesia, pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi belanja operasional, mempercepat proses pembayaran, serta mempermudah monitoring penggunaan anggaran secara real time. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh antusias dan diikuti oleh para kepala perangkat daerah, unsur perbankan, serta stakeholder terkait lainnya. Dalam forum diskusi HLM TP2DD, para peserta juga membahas berbagai strategi dan tantangan dalam optimalisasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Majene.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Majene berharap sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan semakin kuat dalam mendukung transformasi digital di bidang keuangan daerah. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene dapat semakin maju, transparan, dan berdaya saing.
