MAJENE – Penolakan terhadap rencana pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene “Suardi” Mulai mencuat, sorotan tajam muncul dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat. Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat Badko HMI Sulbar, Samsul Bahri, menyampaikan sikap tegasnya menolak rencana tersebut.
Menurut Samsul, figur yang diwacanakan menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene yang juga santer terdengar akan di jadikan Kepala Dinas Badan Penanggung Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Majene adalah sosok yang sudah pernah menjabat di posisi Plt Kadis pendidikan sebelumnya. Namun, saat menjabat, ia dinilai gagal menjalankan tugas dan justru meninggalkan berbagai persoalan yang belum terselesaikan dan terkesan berfokus mengurusi Proyek meninggalkan urusan pelayanan dasar di Dinas pendidikan.
“Kalau kita bicara rekam jejak, seharusnya menjadi pertimbangan utama. Beliau sebelumnya sudah menjabat sebagai Plt. Kadis Pendidikan, tapi banyak persoalan yang tidak mampu ia selesaikan, dan banyak dikeluhkan karena jarang berkantor dan lebih cenderung mengurusi Proyek sehingga pelayanan dasar terkesan diabaikan” kata Samsul melalui pesan WhatsApp kepada Media litaqmandar.com, Kamis, 20/6/2025
Samsul juga menilai bahwa pengangkatan ulang terhadap sosok yang sama hanya akan memperburuk kondisi pendidikan di Majene. Ia menyebut langkah ini mencederai semangat perbaikan birokrasi dan kualitas pelayanan pendidikan di daerah tersebut.
“Kita ingin dunia pendidikan Majene dipimpin oleh orang yang kompeten, punya rekam jejak bersih, dan benar-benar mampu menjawab tantangan pendidikan saat ini. Bukan malah mengulang sosok yang sudah terbukti tidak mampu,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Samsul mendesak kepada pihak-pihak terkait, khususnya Bupati Majene selaku pengambil keputusan, agar mengkaji ulang rencana pengangkatan tersebut. Ia menyarankan agar dilakukan proses seleksi terbuka dan transparan untuk mencari figur yang lebih layak dan kredibel.
“Jika pemaksaan ini tetap dilanjutkan, maka kami dari HMI tidak akan tinggal diam. Kami siap turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan ini demi masa depan pendidikan di Kabupaten Majene. selain itu, Seleksi kedepannya harus transparan dan akuntabel, kami akan ikut memantau jangan sampai terjadi kemufakatan Jahat untuk memuluskan mantan Plt. kadis pendidikan tersebut menjadi Kadis Definitif di Dinas BPBD Kabupaten Majene”. ancam Samsul.
Sikap tegas HMI Sulbar ini mendapat dukungan dari sejumlah kalangan mahasiswa dan pegiat pendidikan di Majene. Mereka menyatakan bahwa pendidikan harus dijauhkan dari kepentingan politik dan harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki integritas serta kompetensi.
Hingga berita ini diterbitkan, Pihak media Berusaha mendapatkan tanggapan resmi dari Pak Bupati Majene terkait issue pengangkatan kembali Suardi sebagai Plt. kadis pendidikan. Namun tekanan publik yang semakin menguat dipastikan akan menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan ke depan.
