Majene,— Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majene dalam rangka meninjau infrastruktur irigasi dan bendungan di Kecamatan Malunda. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan infrastruktur pertanian di daerah. Kamis (16/1/2025)
Setibanya di lokasi, Wamendagri disambut oleh Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan peninjauan dilakukan di beberapa titik bendungan dan jaringan irigasi utama yang menjadi penopang kebutuhan air bagi lahan pertanian di wilayah Malunda dan sekitarnya.
Dalam keterangannya, Bima Arya menekankan pentingnya optimalisasi irigasi sebagai tulang punggung sektor pertanian. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat terus berkomitmen mendorong daerah untuk mempercepat pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar guna menunjang produktivitas petani.
“Majene memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Dengan sistem irigasi yang baik, kita bisa meningkatkan hasil panen, menekan kerugian petani saat musim kemarau, dan tentu saja mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Bima Arya.
Bupati Majene menyambut baik kunjungan Wamendagri dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Ia menyebut bahwa revitalisasi dan pembangunan infrastruktur irigasi di Malunda menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana kerja daerah tahun 2025.
Selain peninjauan, kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan dialog bersama petani dan perangkat desa setempat. Dalam dialog itu, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah dapat mempercepat perbaikan saluran irigasi dan memberikan dukungan teknis serta bantuan alat pertanian.
Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri ini diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan pembangunan infrastruktur irigasi di Kabupaten Majene, sekaligus mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
