Majene- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene bersama Pemerintah Kabupaten Majene menggelar rapat gabungan di Gedung DPRD Majene pada Selasa, 27 Januari 2026. Rapat tersebut membahas upaya mencari kepastian status dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah keterbatasan anggaran daerah yang saat ini dihadapi pemerintah kabupaten.
Rapat gabungan ini dipimpin oleh ketua Komisi 1 DPRD Majene dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta instansi terkait lainnya. Agenda utama rapat adalah merumuskan langkah konkret dan solusi jangka pendek maupun jangka panjang terkait keberlanjutan penggajian PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi.
Dalam rapat tersebut, Perwakilan DPRD Majene menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak PPPK, khususnya terkait kepastian status kepegawaian dan pembayaran gaji yang tepat waktu.
Anggota DPRD meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil keuangan daerah secara transparan, agar kebijakan yang diambil tidak merugikan tenaga PPPK yang telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Majene melalui perwakilannya menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pemenuhan kewajiban penggajian PPPK. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah yang terbatas serta meningkatnya beban belanja pegawai.
Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan tetap berupaya mencari skema pembiayaan yang memungkinkan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, rapat juga membahas kemungkinan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, untuk memperoleh dukungan kebijakan maupun tambahan anggaran.
DPRD mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif melakukan konsultasi dan menyampaikan kondisi daerah secara resmi, sehingga persoalan PPPK di Majene dapat menjadi perhatian bersama.
