Ketua Umum Permatur Sarwan Desak Realisasi Anggaran dan Kecaman APBD Atas Penyebaran Informasi Tidak Benar di Kecamatan Tutar

Foto Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Tubbi Taramanu (PERMATUR), Sarwan, mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan anggaran pembangunan yang telah dijanjikan, khususnya untuk wilayah Piriang ke Besoangin, Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar), Kabupaten Polewali Mandar. Senin, 22/9/2025

Polewali Mandar,– Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Tubbi Taramanu (PERMATUR), Sarwan, mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan anggaran pembangunan yang telah dijanjikan, khususnya untuk wilayah Piriang ke Besoangin, Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar), Kabupaten Polewali Mandar. Senin, 22/9/2025

Anggaran sebesar Rp10 miliar yang telah direncanakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai tidak boleh hanya menjadi janji tanpa realisasi. Sarwan menyatakan bahwa masyarakat Tutar telah lama menunggu percepatan pembangunan, dan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek ini sangat merugikan masyarakat dari berbagai aspek, terutama aksesibilitas dan pelayanan dasar.

Baca Juga:   913 Tenaga Kesehatan dan Teknis Majene Resmi Dilantik sebagai PPPK: Tonggak Baru Pelayanan Publik yang Lebih Baik

“Kami mendesak agar anggaran Rp10 miliar yang sudah dijanjikan benar-benar direalisasikan secepatnya, dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan awal. Jangan sampai ada penyimpangan atau proyek mangkrak seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tegas Sarwan dalam keterangannya kepada media.

Baca Juga:   Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani Hadiri Tahlilan dan Doa Bersama Almarhum Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga

Tidak hanya itu, Sarwan juga mengecam keras Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilai telah menyebarkan informasi yang tidak akurat kepada masyarakat terkait kondisi dan status kebencanaan di wilayah Kecamatan Tutar. Menurutnya, tindakan tersebut telah menimbulkan kebingungan di masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

“BPBD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang valid dan bertanggung jawab, bukan malah menyebarkan informasi keliru. Kami menuntut agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPBD dan memberikan tindakan tegas kepada oknum yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga:   Wakil Bupati Majene Pimpin Rapat Koordinasi Perubahan Perbup 40/2019 untuk Penguatan Struktur Bapenda

PERMATUR berharap agar pembangunan infrastruktur di wilayah Tutar tidak hanya menjadi agenda politik, tetapi benar-benar diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pemerataan pembangunan. Sarwan juga menyerukan agar masyarakat ikut mengawal proses pembangunan agar berjalan transparan dan akuntabel.

Tinggalkan Balasan