Litaqmandar.com Majene,– Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta Perkawinan Anak Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Majene Dr. H. A. Achmad Syukri Tammalele, Wakil Bupati Hj. Andi Rita Mariani, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Majene.
Forum ini melibatkan pemangku kepentingan dari perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, lembaga layanan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan.
Kepala DP3A Kabupaten Majene Hj. Lies Herawati menyatakan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO, ABH, serta perkawinan anak, masih menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Diperlukan penguatan sinergi dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan agar upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban dapat berjalan secara optimal. Pendekatan lintas sektor menjadi strategi utama dalam mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak,” ungkap Hj. Lies Herawati.
Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah strategis konkret, antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem rujukan dan layanan terpadu, optimalisasi mekanisme pelaporan, serta intensifikasi edukasi dan sosialisasi masyarakat.
Untuk penanganan ABH, peserta menekankan penerapan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.Peserta juga menyepakati penguatan peran keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak, dengan memberikan pemahaman menyeluruh tentang dampak sosial, kesehatan, dan pendidikan yang ditimbulkan. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan dan rencana aksi terkoordinasi yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif.
