Majene -Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang digelar pada Selasa, 10 Februari 2026, serta dukungan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Majene. Pemerintah Kabupaten Majene terus berkomitmen mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Pada Musrenbang yang kali ini bertempat di Kecamatan Banggae Timur, Selasa, 10 Februari 2026, forum tersebut dilaksanakan sebagai bagian penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan prioritas pembangunan yang akan diajukan ke tingkat kabupaten. Kegiatan ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene.
Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Rita Mariani, M.Pd., hadir dan secara resmi membuka Musrenbang tingkat kecamatan ini. Dalam arahannya, ia kembali menegaskan pentingnya peran Musrenbang sebagai wadah partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan nyata di wilayahnya, yang kemudian akan dijadikan dasar penyusunan program pembangunan.
Menurutnya, proses ini harus mencerminkan aspirasi warga, selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan visi pemerintah setempat.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati meminta kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan untuk aktif dalam memberikan usulan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar, pelayanan publik, ekonomi masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan forum strategis yang menjembatani masukan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Majene yang maju, mandiri, dan berbudaya.
Camat setempat turut memaparkan kondisi objektif wilayah Banggae Timur, mulai dari potensi hingga tantangan pembangunan yang dihadapi. Paparan ini menjadi dasar dalam pemetaan usulan prioritas yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat, kepala desa, tokoh lokal, dan unsur organisasi perangkat daerah (OPD). Semua masukan ini akan dirangkum dan disinkronkan dengan perencanaan di tingkat kabupaten agar dapat diakomodasi secara komprehensif.
Musrenbang diadakan pula sebagai bagian dari proses bottom-up planning yang menjadi mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia, di mana semua usulan dari tingkat desa dan kecamatan dikonsolidasikan sebelum dibawa ke forum perencanaan di tingkat kabupaten. Forum ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menentukan agenda pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Pelaksanaan Musrenbang di Banggae Timur merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar di seluruh kecamatan di Kabupaten Majene sejak awal Februari 2026. Dengan pendekatan partisipatif tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan tepat sasaran dalam pemanfaatan anggaran serta sumber daya.
