Majene,— Anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke Rumah Makan TIPALAYO pada Jumat, 19 September 2025 untuk mendengar langsung aspirasi serta persoalan yang dihadapi pelaku usaha di daerah. Agenda resmi ini dilaksanakan berdasarkan surat undangan DPR, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, termasuk pihak kelurahan dan kecamatan.
RM TIPALAYO menyambut baik kehadiran rombongan DPR. Pihak pengelola menyiapkan tempat dan fasilitas yang dibutuhkan, serta menyampaikan kesiapan untuk memaparkan kondisi riil usaha yang tengah dijalankan.
Namun, suasana forum yang seharusnya kondusif kembali tercoreng akibat sikap emosional Lurah Sirindu. Lurah memperlihatkan kemarahan di lokasi hanya karena merasa tidak segera disambut oleh pihak rumah makan. Tindakan tersebut sontak menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak nyaman bagi para tamu, termasuk anggota DPR.
Lebih memprihatinkan lagi, sikap lurah tersebut ditunjukkan di hadapan Camat yang turut hadir mendampingi. Camat yang merupakan pimpinan langsung lurah merasa tersinggung dengan perilaku bawahannya yang dianggap tidak mencerminkan etika birokrasi dan justru mempermalukan pemerintah setempat.
Fakta bahwa lurah kembali memperlihatkan emosi menambah sorotan publik. Sebelumnya, pada agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR terkait persoalan RM TIPALAYO, lurah juga sempat kehilangan kendali dan memperlihatkan sikap emosional di dalam forum resmi tersebut. Sejumlah pihak menilai hal ini menunjukkan adanya pola sikap tidak profesional dari lurah dalam menghadapi perbedaan pendapat.
“Dalam forum resmi, kita dituntut menjaga wibawa lembaga dan memberi keteladanan. Jika ada pejabat yang justru berulang kali memperlihatkan amarah, tentu ini merugikan citra pemerintah sendiri,”
Pihak RM TIPALAYO menegaskan bahwa mereka hanya fokus menyiapkan tempat dan memaparkan kondisi usaha. “Kami menghormati semua pihak, baik DPR, camat, maupun lurah. Namun kami juga berkewajiban menjaga suasana forum tetap kondusif,” jelas pemilik RM TIPALAYO.
Kini publik menunggu sikap tegas dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Evaluasi terhadap aparatur di tingkat kelurahan dianggap penting, agar perilaku emosional yang berulang tidak lagi merusak wibawa birokrasi dan merugikan masyarakat.
