MAJENE – Asmawi, yang merupakan salah satu alumni kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majene periode 2006-2007 dan juga Presiden Kampus Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) pertama, mengungkapkan rasa kecewa dan penyesalan mendalam terhadap tindakan oknum kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap kader HMI di Asrama Putri IMP Mateng. Dalam pernyataannya yang disampaikan kepada media Litaqmandar.com. Asmawi menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat tidak dapat dibenarkan, terutama mengingat peran polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan malah melakukan kekerasan terhadap sesama warga negara. Majene, (2/1/2025)
“Saya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut. Tindakan pemukulan terhadap seorang mahasiswa yang sedang berada di asrama adalah bentuk kekerasan yang jelas tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan,” ujar Asmawi dengan nada tegas.
Tindakan tersebut terjadi di Asrama Putri IMP Mateng, sebuah tempat yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi mahasiswa untuk belajar dan berkembang. Namun, kenyataannya justru menjadi tempat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Asmawi menyatakan bahwa kejadian ini adalah cerminan buruk dari sikap sebagian oknum aparat yang tidak mengerti tentang tugas utama mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Menurut Asmawi, tindakan kekerasan ini juga menunjukkan adanya masalah mendalam terkait pembinaan dan pelatihan di kepolisian, terutama dalam hal mentalitas dan sikap para anggota kepolisian. “Tindakan seperti ini jelas tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang seharusnya dipegang oleh aparat negara. Kita harus mengakui bahwa oknum seperti ini seharusnya tidak diberi ruang untuk terus berada di institusi kepolisian,” katanya.
Dalam pernyataan yang lebih lanjut, Asmawi meminta agar Kapolri segera melakukan evaluasi terhadap program pendidikan dan pembinaan di lembaga kepolisian, terutama terkait dengan sikap dan mentalitas para peserta didik. Ia menegaskan bahwa jika hal ini terus dibiarkan, maka lembaga kepolisian akan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat. “Saya mendesak Kapolri untuk segera mengevaluasi kembali program SPM MEKKATTA yang sudah ada, atau bahkan menghapusnya jika program tersebut ternyata justru melahirkan peserta didik yang bermental preman dan tidak dapat mengayomi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Asmawi juga menyatakan bahwa tindakan ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama untuk mengingatkan aparat kepolisian tentang tugas mulia mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan, bukan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. “Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kepolisian harus menjadi pelindung, bukan menjadi pelaku kekerasan,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Asmawi juga menyatakan bahwa HMI sebagai organisasi mahasiswa yang selalu berjuang untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak rakyat, akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia berharap pihak kepolisian dapat lebih bijak dalam menangani setiap permasalahan yang muncul, dan tidak mudah menggunakan kekerasan dalam setiap situasi.
“Semoga kejadian ini menjadi refleksi bagi kita semua, dan pihak kepolisian dapat lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Tidak ada tempat untuk kekerasan dalam institusi kepolisian, dan saya berharap agar para oknum yang terlibat dalam kejadian ini dapat diberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan,” tutup Asmawi dengan penuh harapan akan terwujudnya keadilan dan perubahan yang lebih baik.
